Koleksi

Ditemukan 15 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Bayu Asih Yulianto"
Permintaan membutuhkan 0.00055 detik untuk selesai
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANATATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN2023-2043 DALAM MEMPERKUAT WILAYAH PERTAHANAN MARITIM

Detail CantumanXML DetailCite

STRATEGI PENGELOLAAN WISATA BAHARI BERKELANJUTAN DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN BLUE ECONOMY GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM DI PULAU BERHALA SUMATERA UTARA

Detail CantumanXML DetailCite

STRATEGI KERJASAMA PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN EKOSISTEM LAUT UNTUK MENDUKUNG BLUE ECONOMY DI PULAU UNTUNG JAWA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite

KEBIJAKAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI POTENSI ANCAMAN MARITIME VIOLENCE DI SELAT MALAKA

Detail CantumanXML DetailCite

PENANGGULANGAN SAMPAH LAUT DI WILAYAH PERAIRAN BANYUWANGI GUNA MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM

Detail CantumanXML DetailCite

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERIKANAN GUNA MENDUKUNG KETAHANAN MARITIM MASYARAKAT NELAYAN KECAMATAN CILINCING

Detail CantumanXML DetailCite

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN SENJATA MELALUI LAUTDI PELABUHAN SORONG

Detail CantumanXML DetailCite
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA TERTENTU DI LAUT

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA TERTENTU DI LAUT

Detail CantumanXML DetailCite
SINERGI INSTANSI PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL TRANSHIPMENT DI PERAIRAN NIPA TRANSIT ANCHORAGE AREA (NTAA) BATAM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM

SINERGI INSTANSI PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL TRANSHIPMENT DI PERAIRAN NIPA TRANSIT ANCHORAGE AREA (NTAA) BATAM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM

Detail CantumanXML DetailCite
PENGARUH PENEGAKAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENYELUNDUPAN MANUSIA DI KAWASAN PESISIR PROVINSI JAWA BARAT

PENGARUH PENEGAKAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENYELUNDUPAN MANUSIA DI KAWASAN PESISIR PROVINSI JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

search

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subyek



Advanced Search

Masukan judul koleksi

  • SEARCHING...

Masukan pengarang koleksi

  • SEARCHING...

Masukan subjek koleksi

Masukan ISBN/ISSN koleksi

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog