Kajian ini memiliki latar belakang permasalahan adanya cagar budaya dan cagar budaya bernilai pertahanan (defense heritage) yang hampir musnah, belum terawat dengan baik, beralih fungsi, dan belum dimanfaatkan secara maksimal di beberapa kota di Indonesia, misalnya di Jakarta, Surabaya, Padang, Ambon, Palembang, dan Manado. Kajian ini memilih 2 (dua) locus utama, yakni Jakarta dan Surabaya, serta mengkutip data dari locus pendukung di Padang, Ambon, Palembang, dan Manado. Kajian ini memiliki 2 (dua) pertanyaan penelitian, yakni tentang bagaimana pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (defense heritage) dewasa ini dan bagaimana model pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (defense heritage) sebagai sarana program bela negara. Kajian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengelolaan defense heritage dewasa ini dan mengusulkan model pengeloaan defense heritage sebagai sarana program bela negara. Kajian ini memiliki novelty atau keterbaharuan untuk mengusulkan model pengelolaan defense heritage sebagai sarana program bela negara. Program bela negara saat ini belum memiliki modul atau bahan ajar untuk menghargai cagar budaya yang ada dan dalam hal pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan. Dalam melakukan penelitian, kajian ini menggunakan langkah-langkah metode penelitian kualitatif bersifat Naratif dengan mewawancarai para narasumber yang telah dipilih misalnya antara lain Direktur Bela Negara Kementrian Pertahanan, Pusjarah TNI, Direktur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan kepala museum atau penjaga bangunan bersejarah, serta melakukan studi pustaka, dan observasi penelitian. Analisis kajian ini berlandaskan pada teori warisan budaya (cultural heritage) sebagai teori utama atau grand theory yang merupakan induk konsep defense heritage, kemudian messo theory adalah Pertahanan terutama bela negara perspektif keamanan nasional dan Modernisme, serta Memori-Tempat (Lieux de Memoire) sebagai applied theory dalam hal pemaknaan sebuah tempat. Hasil penelitian kajian ini membuktikan bahwa di 2 locus utama, defense heritage masih menjadi bagian dari cultural heritage, sehingga sektor pimpinan masih pada Kemdikbud dan belum menjadikan defense heritage sebagai sarana program bela negara. Di beberapa objek defense heritage yang dimiliki oleh TNI dan Pusjarah TNI, belum diusulkan sebagai sarana program bela negara. Model pengelolaan defense heritage yang diusulkan dalam kajian ini adalah Kementrian Pertahanan sebagai sektor pimpinan, yang bekerjasama dengan sektor lain, terutama dalam hal mengelola defense heritage sebagai sarana program bela negara. Kajian ini merekomendasikan bahwa model pengelolaan defense heritage sebagai sarana program bela negara sebaiknya berada di bawah Kementrian Pertahanan sebagai inisiator dan sektor pimpinan, yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, misalnya pemerintah kota Surabaya dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.