COVID-19 telah menyebar ke Indonesia sejak 2 Maret 2020. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 ditetapkan bahwa penyebaran COVID-19 termasuk bencana non-alam. Dampak pandemi ini menjadi sangat masif karena pemerintah Indonesia tidak bersiaga sejak awal. COVID-19 akhirnya menjadi ancaman keamanan nasional. Pemerintah
Indonesia membuat kebijakan dalam penanganan COVID-19 melalui Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan pergerakan aktivitas penduduk. Dalam pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta terjadi tumpang tindih kebijakan dan silang pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan PSBB di
DKI Jakarta pada jilid 1 dan jilid 2, menganalisis bagaimana hubungan komunikasi antar lembaga pada pelaksanaan PSBB Jilid 1 dan Jilid 2, serta upaya resolusi konflik interagency antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dalam bentuk studi literatur dan wawancara dengan 7 narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PSBB jilid 1 berhasil sedangkan PSBB jilid 2 tidak berhasil. Hubungan
komunikasi antarlembaga menunjukkan komunikasi yang tidak mulus. interagency masih lemah sehingga diperlukan resolusi berupa pembuatan lembaga disertai tupoksi dengan alur koordinasi yang jelas, pembuatan yuridiksi yang tidak tumpang tindih, minimalisasi ego sektoral dan pembentukan mindset yang sama. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemberlakuan lockdown di DKI Jakarta, komunikasi risiko kepada khalayak oleh Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan, serta pembentukan Dewan Keamanan Nasional.