Pembentukan karakter Bela Negara adalah salah satu usaha Pertahanan Negara yang mengakomodir setiap elemen masyarakat. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 30, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan terakhir diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN). Pemegang tanggungjawab utama pembentukan karaker Bela Negara adalah Kementerian Pertahanan yang kemudian diamanatkan kepada Pusat
Pendidikan Bela Negara (Pusdiklat Bela Negara) Rumpin. Berdasarkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam usaha pertahanan, maka penelitian ini bertujuan menganalisis peran berikut pengembangan strategis Pusdiklat Bela Negara Kemhan Rumpin dalam melaksanakan amanat UU PSDN. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif analitis dengan objek penelitian Pusdiklat Rumpin dan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pertahanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama; Peran Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara yang dilakukan oleh Pusdiklat Bela Negara sangat penting sebagai alat membangun Sumber Daya Manusia dalam usaha pertahanan negara. Kedua, Pengembangan Pusdiklat dapat dilakukan lebih luas dalam menjangkau masyarakat di daerah melalui bantuan keberadaan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemhan di daerah sebagai mitra pertahanan strategis, terutama di daerah
perbatasan. Kemudian Pusdiklat Bela Negara juga dapat memperluas mitra dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Swakelola Tipe-2.