Terjadinya Bom Gereja Kathedral Makassar membuat kapabilitas Pemkot Makassar
dalam mencegah radikalisme dan terorisme dipertanyakan. Untuk itu peneliti
memutuskan untuk meneliti terkait upaya Pemkot Makassar dalam mencegah
radikalisme dan terorisme. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliri juga mengkaji
terkait bentuk sinergi yang dimiliki oleh Pemkot Makassar dengan Kodim 1408/ BS
selaku satuan yang juga bertanggung jawab akan stabilitas wilayah Kota Makassar
dari ancaman, salah satunya ancaman radikalisme dan terorisme. Tujuan dari
penelitian ini adalah menganalisis upaya Pemerintah Kota Makassar dalam
pencegahan radikalisme dan terorisme dan menganalisis bentuk sinergi antara
Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam pencegahan radikalisme
dan terorisme. Metode Penelitian yang digunanakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan
oleh Pemkot Makassar dikategorikan ke dalam kontra-radikalisasi. Kekurangannya
adalah tidak adanya unsur Bela Negara yang dimasukkan dalam upaya yang
dilakukan, selain itu kurang melibatkan beberapa pihak yang memiliki pengaruh besar
dengan optimal. Sementara bentuk dari sinergi antara Pemkot Makassar dengan
Kodim 1408/BS berupa koordinasinya yang tinggi walau tidak ada kebijakan terkait
pembagian wewenang, yang ditandai dengan lancarnya komunikasi antara pihak
terkait.Kesimpulan dari penelitian ini adalah, upaya Pemerintah Kota Makassar dalam
mencegah radikalisme dan terorisme belum optimal. Sementara itu, bentuk sinergi
yang dimiliki Pemkot Makassar dengan Kodim 1408/ BS adalah Koordinasi yang
tinggi, namun masih perlu memperbaiki aspek komunikasi dan hukum terkait
kewenangan dalam sinergi.