Tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui manajemen aset negara adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efisien dan efektif serta berorientasi pada pelayanan publik dan kemakmuran masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, membangun paradigma baru dalam pengelolaan BMN yang semula dari asset administrator menjadi asset manager serta membuka peluang dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BMN Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melalui pemanfaatan BMN yang ada dimasing-masing Unit Organisasi (U.O.) untuk meningkatkan pendapatan negara berupa PNBP. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang berasal dari hasil wawancara dan observasi berupa dokumen atau informasi lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui pemanfaatan untuk meningkatkan PNBP belum tercapai secara optimal yang disebabkan (1) mekanisme pemanfaatan BMN belum sepenuhnya menerapkan penggunaan terbaik dan tertinggi (Highest and Best Use) terhadap BMN idle, (2) pengelolaan PNBP atas pemanfaatan BMN belum sesuai dengan mekanisme APBN, (3) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan BMN belum sepenuhnya diterapkan dengan baik untuk memenuhi aspek tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum