Pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh negara telah menimbulkan krisis ekonomi bagi suatu negara termasuk Indonesia yang mengharuskan negara untuk lebih fokus dalam perlindungan warga negara terutama perihal pengawasan bansos. Namun, bansos yang seharusnya menjadi sarana stabilisasi perekonomian masyarakat rentan untuk disalahgunakan. Pelbagai problematika terjadi dalam penyaluran bansos tersebut mulai dari penerima bansos tidak tepat sasaran, pengurangan nominal bansos, korupsi, hingga tidak diberikannya kepada masyarakat. Penelitian ini disusun dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diambil dari data primer, sekunder dan observasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, kendala dan upaya BPKP dalam Pengawasan Bansos dimasa pandemi dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan. Pengawasan bansos untuk kesejahteraan masyarakat. Peneliti memfokuskan peran dan pengawasan dibagi menjadi tiga yang pertama adalah peran pengawasan yang dilakukan oleh BPKP masih kurang optimal perlu bersinergi oleh masyarakat dan lembaga pemerintah (kesemestaan) yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa atau agar tujuan bansos dapat tepat sasaran. kemudian kedua adalah kendala terbatasnya anggaran, SDM, sarpras untuk melakukan cek fisik dan kesulitan meminta data dari stakeholder. Terakhir yang ketiga adalah upaya melakukan pemadanan dan rekonsiliasi DTKS dan memberikan atensi pemetaan resiko korupsi. Kesimpulan untuk memenuhi kepentingan publik adalah dengan memberikan bansos. Namun, penyaluran bansos seringkali tidak berjalan mulus. Hambatan mulai dari pelayanan publik yang kurang optimal hingga potensi penyalahgunaan dana kesejahteraan untuk korupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peran Pengawasan sangat diperlukan untuk menghindari titik rawan bansos