UU Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan menjadi salah satu undang-undang yang direvisi dalam Omnibus Law UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Salah satu poin yang diubah dalam UU tersebut adalah dibolehkannya Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) untuk dapat menjadi Lead Integrator Industri Pertahanan. Revisi ini menandakan bahwa Industri Pertahanan di Indonesia akan diarahkan ke pasar yang lebih bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuisisi pertahanan dan ekspor senjata pasca revisi UU Industri Pertahanan serta potensi dan kerawanan yang dapat ditimbulkan melalui revisi UU tersebut. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif, data penelitian diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan telaah dokumen yang dianggap relevan. Hasil penelitian menunjukan (1) Akuisisi Pertahanan Indonesia Pasca Revisi UU Industri Pertahanan masih banyak terikat oleh aturan lama, namun tercatat beberapa tren positif sejak Omnibus Law disahkan baik itu dari segi pertumbuhan jumlah produksi ataupun jumlah Industri pertahanan (2) tren ekspor senjata Indonesia pasca revisi UU Industri Pertahanan belum bisa diukur secara objektif dikarenakan hampir seluruh kegiatan ekonomi terdampak Pandemi Covid-19 termasuk Industri Pertahanan; (3) Keterbukaan iklim usaha di bidang industri pertahanan merupakan salah satu potensi terbesar dari adanya revisi UU Industri Pertahanan dalam Omnibus Law. Liberalisasi Industri Pertahanan ini menandakan bahwa status antara BUMN dan BUMS kini sudah setara. Hal ini terbilang positif dikarenakan persaingan yang sehat akan memiliki efek deteren lanjutan. Namun Keterbukaan persaingan harus diikuti pula dengan batasan-batasan tertentu selain itu terdapat kerawanan yang dapat ditimbulkan dikarenakan Indonesia masih lemah dalam hal keamanan teknologi.