Isu radikalisme dan terorisme menarik untuk dibahas dalam kajian ilmu sosial karena kompleksitas dan dinamikanya. Fokus penelitian ini adalah potensi konflik identitas beragama yang diakibatkan oleh stigma sosial masyarakat kepada mantan WBP Terorisme. Masalah penelitian ini adalah stigma sosial di masyarakat kepada mantan WBP Terorisme dan upaya pemerintah dalam melakukan reintegrasi sosial kepada mantan WBP Terorisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan faktor yang menyebabkan stigma terjadi terhadap mantan WBP Terorisme yang kembali ke masyarakat, potensi konflik identitas beragama yang menyertai stigma tersebut dan resolusi yang perlu dilakukan untuk mencegah potensi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan 25 narasumber yaitu tiga tokoh dari BNPT, satu tokoh dari IDENSOS, satu tokoh dari Lapsus Sentul, dua tokoh profesional, 12 orang masyarakat, tiga orang WBP Terorisme aktif di Lapsus Sentul, dan tiga orang mantan WBP Terorisme. Temuan penelitian menunjukkan terbentuknya paradigma konteks masyarakat sebagai norma sosial yang wajar, menghasilkan stigma sosial karena pengaruh lack of knowledge tentang program deradikalisme dan reintegrasi sosial, proses identifikasi sosial yang menciptakan in-group (masyarakat) dan out-group (mantan WBP Terorisme) serta pengaruh media play dan lingkungan sosial. Penelitian ini melihat adanya potensi konflik dikaji melalui elemen dalam segitiga konflik Galtung yaitu, Attitude (sikap), Behavior (perilaku) dan Contradiction (kontradiksi) yang terdapat dalam penelitian. Resolusi dalam penelitian untuk dapat mencegah potensi konflik adalah dengan mendorong peran masyarakat dan pemerintah dalam program deradikalisasi dan reintegrasi sosial kepada mantan WBP Terorisme. Ke depan, penelitian paradigma konteks yang berkaitan dengan potensi konflik harus terus dikembangkan sebagai upaya mewujudkan perdamaian dan persatuan Indonesia.
Kata Kunci: Deradikalisasi, Potensi Konflik, Paradigma Konteks, Reintegrasi Sosial, WBP Terorisme