Setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha bela negara. Penerapan 5 nilai dasar bela negara sebagai unsur penting dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan tolak ukur capaian pendidikan bela negara. Berkembangnya dinamika permasalahan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagai ancaman keamanan nasional. Dari permasalahan tersebut penelitian ini menganalisa bagaimana kebijakan pendidikan bela negara, faktor apa yang menghambat penerapan kebijakan pendidikan bela negara dan bagaimana strategi dalam mengoptimalkan pendidikan bela negara di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan guna menjawab permasalahan diatas menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara deskripsi, pengumpulan data melalui wawancara kepada Direktorat Bela Negara Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pusat pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Hukum dan Hak Azasi Manusia dan studi literatur terhadap penelitian terdahulu. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai pelaksana pendidikan bela negara kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia telah dengan baik menjalankan kebijakan tersebut. Tidak ditemukan faktor menghambat penerapan kebijkan pendidikan bela negara bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Hukum dan Hak Azasi Manusia membuka diri untuk berkordinasi dan berkolaborasi dalam pengembangan materi pembelajaran pendidikan bela negara. Hasil penelitian ini juga menyarankan kepada pihak terkait untuk rutin berkordinasi dalam pendidikan bela negara. Serta khusus Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia agar dapat membuat kebijakan internal terkait penyelenggaraan pendidikan bela negara di lingkungannya.
Kata Kunci: Pendidikan Bela Negara, Keamanan Nasional, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia