Setelah serangan milisi yang dipimpin oleh ARSA pada bulan Oktober 2016, militer
Myanmar melakukan operasi pembalasan yang keras. Akibatnya, sekitar 700.000
orang telah melarikan diri ke Bangladesh. Myanmar belum efektif dalam
menyelesaikan konflik ini atau mengambil tanggung jawab dan keadilan bagi para
korbannya. Tekanan internasional meningkat pada pemerintah Myanmar untuk
bekerja lebih efektif dengan penyelidik hak asasi manusia PBB. Sebagai bagian dari
mandat intinya, UNHCR memperkenalkan kerangka kerja dan prosedur untuk
pengungsi yaitu bantuan kemanusiaan sukarela, pemukiman kembali, dan integrasi
lokal. Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor utama penyebab konflik di
beberapa wilayah Rakhine dan untuk menganalisis bantuan kemanusiaan dan
pemukiman kembali dan kewarganegaraan yang aman dan bermartabat untuk orang
Bengali. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dan
teknik pengumpulan data dilakukan dengan literatur yang bersumber dari buku,
jurnal, dan dokumen. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa badan-badan kemanusiaan
internasional seharusnya tidak hanya mempertimbangkan posisi orang Bengali,
posisi Rakhine lokal, dan posisi pemerintah Myanmar, tetapi juga harus
mempertimbangkan bukti sejarah, dan “kerja sama berbasis konsensus dengan
menghormati hak asasi manusia” harus didorong.

Kata kunci: Bengali (Rohingya), Rakhine, Myanmar, Kewarganegaraan, Teori
Implementasi