Selat Malaka merupakan lalu lintas pelayaran dan perdagangan di Indonesia yang sangat ramai, sehingga pemerintah Indonesia mencari solusi untuk memiliki alat yang dapat mengawasi kapal-kapal sekitar wilayah Lantamal IV Tanjung Pinang yaitu dengan membuat First Article (FA) Sistem Pengawasan Maritim (SPM) melalui program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan) tahun 2017. Permasalahan yang diteliti sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, FA yang sudah diproduksi dan mendapat Sertipikat Tipe dari Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan sebanyak 33 unit, namun baru 2 yang diproduksi massal yaitu FA Swamboat dan FA Card Module Radar Thomson, sisanya 31 unit belum diproduksi massal, termasuk FA SPM. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan strategi kebijakan produksi massal FA SPM. Dalam menganalisis secara politik kebijakan-kebijakan instansi terkait berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan produksi massal FA SPM dan secara opportunity (peluang) dapat meningkatkan kemandirian industry pertahanan Indonesia namun secara threat (ancaman) belum mutakhirnya teknologi industri pertahanan Indonesia dengan negara lain akan meningkatkan impor bahan baku dan tenaga asing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian yaitu satuan bawah (Implementor) belum melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan FA SPM, tidak komitmen kepada satuan atas (Kemhan) terhadap pengajuan FA SPM tersebut, FA SPM tidak ada dalam Renstra 2020-2024 TNI AL, adanya Refocussing anggaran untuk menanggulangi pandemic covid-19 dan pemerintah lebih mengoptimalkan dalam membangun kerja sama bidang teknologi dan industri pertahanan kepada negara maju. Kesimpulan yaitu pelaksanaan dan strategi kebijakan produksi massal First Article Sistem Pengawasan Maritim Guna Mendukung Tugas Operasi TNI AL belum dapat terlaksana.