Diantara kawasan di Indonesia yang rawan terjadi penyelundupan manusia yakni pesisir selatan Provinsi Jawa Barat. Untuk mencegah ancaman yang lebih besar dari kasus tersebut, upaya yang dapat dilakukan saat ini yakni dengan menerapkan penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, dalam penerapannya, kondisi penegakan hukum yang ada di kawasan tersebut masih terdapat gangguan yakni dengan adanya kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum; sedangkan dari sisi masyarakat sendiri, penerapan partisipasi masyarakat dalam mencegah kasus penyelundupan manusia di kawasan tersebut sudah berjalan dengan baik, yang salah satu partisipasinya yakni dengan tanggap melaporkan aktivitas ilegal di perairan Sukabumi kepada pihak penegak hukum. Tujuan penelitian yakni meneliti dan menganalisa pengaruh penegakan hukum dan partisipasi masyarakat di kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif dengan teknik regresi berganda. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data yang dikumpulkan dan diolah berjumlah 56 orang sebagai sampel dengan 28 orang aparat penegak hukum yang menangani penyelundupan manusia di kawasan pesisir Jawa Barat dan 28 orang masyarakat pesisir yang sudah terbina oleh Lanal Bandung beserta dengan tokoh agama. Hasil dari penelitian yang didapatkan menunjukan bahwa secara parsial penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap aktivitas rutin penyelundupan manusia pada masyarakat di kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat, kemudian partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap aktivitas rutin penyelundupan manusia pada masyarakat di kawasan Provinsi Jawa Barat. Terakhir, secara simultan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap aktivitas rutin penyelundupan manusia pada masyarakat di kawasan pesisir Provinsi Jawa Barat