Detail Cantuman


Image of SINERGI INSTANSI PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL TRANSHIPMENT DI PERAIRAN NIPA TRANSIT ANCHORAGE AREA (NTAA) BATAM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM

03 Tesis

SINERGI INSTANSI PENEGAK HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL TRANSHIPMENT DI PERAIRAN NIPA TRANSIT ANCHORAGE AREA (NTAA) BATAM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM



Perairan Nipa sebagai tempat transit kapal internasional untuk kegiatan anchorage area sebelum bersandar di Pelabuhan Singapura. Pulau Nipa merupakan salah satu pulau kecil terluar dan kawasan posisi strategis di Indonesia. Secara regional, berada dalam peta kerjasama kawasan IMS GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle). Kondisi tersebut membuat perairan rawan dengan kegiatan ilegal. Illegal transhipment merupakan salah satu kegiatan ilegal yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi instansi yang mempunyai kewenangan di laut untuk menjaga keamanan maritim dari kegiatan ilegal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sinergi instansi penegak hukum, standar keamanan pelaksanaan pengawasan dan penindakan, serta dukungan kebijakan pemerintah untuk mengatasi illegal transhipment di perairan NTAA Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar keamanan dilaksanakan secara maksimal namun perlunya jadwal patroli terencana agar mengefisiensikan anggaran dan perubahan standarisasi, sistem maupun prosedur untuk ditangani secara efektif. Selanjutnya, dukungan kebijakan oleh pemerintah terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan personil, alutsista, anggaran, bahan bakar, kemauan, pengetahuan, pengalaman dan keseriusan bekerja
personil yang bertanggung jawab. Sinergi dilakukan dengan beberapa cara. Kesimpulan penelitian adalah standar keamanan pelaksanaan pengawasan dan penindakan dilaksanakan secara maksimal dengan beberapa catatan, dukungan kebijakan pemerintah untuk mengatasi illegal transhipment dalam bentuk regulasi masing-masing instansi tapi kurang terimplementasikan secara menyeluruh dan sinergi instansi penegak hukum sudah terbilang baik terbukti dengan tidak ditemukan kasus illegal transhipment, dan perlu ditingkatkan kembali karena masih terdapat kasus disekitar perairan NTAA yang termasuk perairan Batam.


Ketersediaan

T.32.22.012T.32.22.012Perpustakaan Universitas Pertahanan RI - SalembaTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit Universitas Pertahanan Republik Indonesia : Bogor.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Fakultas
Keamanan Nasional
Program Studi
S-2 Keamanan Maritim
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
NIM
120200302017

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain


Lampiran Berkas


search

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subyek



Advanced Search

Masukan judul koleksi

  • SEARCHING...

Masukan pengarang koleksi

  • SEARCHING...

Masukan subjek koleksi

Masukan ISBN/ISSN koleksi

Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this