Kawasan perbatasan mempunyai nilai yang sangat strategis. Tidak hanya sebagai sebuah realitas teritorial, kawasan perbatasan juga merangkum identitas komunitas, menentukan kewarganegaraan dan kedaulatan sebuah negara. Kolaborasi antara pemerintah dan aktor-aktor diluar pemerintah sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas permasalahan di kawasan perbatasan. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan menganalisis dan membangun sebuah konsep Collaborative Governance yang ke-Indonesiaan dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan. Adapun metode penelitian menggunakan kuasi kualitatif dengan teknik analisa data kualitatif dan lokus penelitian di BNPP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat belum berjalan optimal. Tahapan proses kolaborasi yang meliputi face to face dialog, trust building, commitment to process, shared understanding dan intermediate outcome belum terlaksana dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh starting conditions khususnya keterbatasan sumber daya dan kurangnya insentif. Lemahnya institutional design membuat BNPP tidak leluasa untuk mendorong partisipasi inklusif dalam kolaborasi pengelolaan kawasan perbatasan. Posisi Kepala BNPP yang masih dirangkap menjadikan facilitative leadership tidak mampu diperankan secara nyata. Kebaharuan dari penelitian ini adalah ditemukannya faktor budaya yang mempengaruhi proses kolaborasi. Keanekaragaman nilai, norma dan perilaku yang mencermikan kebhinekaan Indonesia harus dipertimbangkan oleh setiap pemangku kepentingan dalam Collaborative Governance Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan guna mendukung Pertahanan Negara.