Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi oleh pihak manapun, terutuma tindakan pelanggaran HAM berat. Dalam rangka mencegah hal tersebut, Dewan Keamanan memiliki fungsinya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dari ancaman terhadap perdamaian internasional. Salah satu kasus yang sedang menjadi perhatian internasional adalah pelanggaran hak asasi manusia etnis Rohingya oleh militer Myanmar. Dalam pelaksanaannya, Dewan Keamanan dapat melakukan intervensi terhadap negara yang diketahui melanggar hak asasi dari rakyatnya, tetapi intervensi Dewan Keamanan ini menimbulkan kontroversi yang mempertanyakan keabsahan intervensi dari Dewan Keamanan. Ada pun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah situasi di Myanmar dapat menjadi dasar bagi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi kemanusiaan, serta mengetahui bagaimana upaya hukum oleh Dewan Keamanan PBB dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia etnis Rohingya di Myanmar. Negara mempunyai yurisdiksi tertentu dalam memperlakukan orang-orang yang ada di wilayahnya, namun bukan berarti kewenangan ini dapat dilaksanakan sehingga melanggar hak-hak dasar dari rakyatnya, bahkan sampai menimbulkan pelanggaran HAM berat dan mengancam hidup dari rakyat yang berada di wilayah negara tersebut. Lebih lanjut, apabila terbukti bahwa negara telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap orang-orang yang berada di wilayahnya, maka negara harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam perkembangannya, Dewan Keamanan PBB dapat melakukan intervensi kemanusiaan dengan wewenang yang dimiliki dalam bab VII Piagam PBB 1945 melalui intervensi non-militer dan militer. Dewan Keamanan PBB dapat membentuk UN peacekeeping force dengan mandat yang sesuai dengan situasi di Myanmar. UN peacekeeping force dapat menjaga ketertiban dan mengawasi implementasi perjanjian perdamaian serta mengawasi kondisi Rohingya hingga dapat kembali ke wilayah Myanmar dan dikembalikan seluruh haknya.