Pemanasan global terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan suhu bumi naik dan mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim pun berdampak pada peningkatan kejadian bencana. Bencana di Indonesia sepuluh tahun terakhir didominasi oleh bencana akibat perubahan iklim yaitu banjir, puting beliung dan longsor. Bencana ini juga berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah. Kawasan Puncak Bogor merupakan salah satu area yang mempunyai fungsi sebagai area resapan air, namun di sisi lain terjadi alih fungsi lahan. Tujuan penelitian ini yaitu a. menganalisis tingkat risiko bencana akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak Bogor terhadap keamanan nasional, b. menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tata ruang wilayah berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim di kawasan tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian adalah kualitatif eksploratif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap subjek penelitian dan data sekunder dari berbagai sumber literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: a. Kawasan Puncak Bogor merupakan wilayah yang mempunyai risiko bencana akibat perubahan iklim meliputi banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Tanah longsor adalah bahaya paling dominan diantara ketiganya yaitu 52,89% luas wilayah Kawasan Puncak. Bahaya banjir dan banjir bandang tingkat risikonya tinggi, namun hanya terjadi pada wilayah aliran sungai yang relatif sempit. Peningkatan risiko bencana yang terjadi akan berpengaruh terhadap keamanan nasional karena Kawasan tersebut merupakan daerah hulu aliran sungai Ciliwung yang mengalir ke ibukota negara Jakarta. b. Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan tata ruang wilayah di Kawasan Puncak Bogor berbasis risiko bencana yaitu dengan melaksanakan mitigasi berupa pembuatan sumur resapan dan penanaman pohon. Pemerintah Daerah juga telah berupaya keras untuk menertibkan pelanggaran Tata Ruang Wilayah. Dalam penelitian ini ditemukan 47,29% wilayah yang tidak sesuai peruntukan tata ruangnya, di antaranya 4,12% kawasan yang seharusnya digunakan untuk hutan lindung dan hutan konservasi. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dan juga Pemerintah melalui Kementerian terkait.