Rencana pembangunan PLTN di Indonesia telah ada sejak masa rezim Soekarno tahun 1945, namun belum pernah mencapai tahap implementasi kebijakan hingga masa kepresidenan Joko Widodo saat ini. Hal ini terkait kendala-kendala yang dapat berupa Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT), sehingga selalu mengalami kegagalan dalam proses implementasinya, baik dalam skala global, nasional dan daerah akibat isu dalam ranah sosial, politik, teknologi, dan lainnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis skenario mitigasi AGHT rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi ancaman rencana pembangunan PLTN di Indonesia melalui First Track Diplomacy dan Second Track Diplomacy, berpedoman pada UU No 10 Tahun 1997 dalam pengambilan keputusan, dan pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam mendukung program pemerintah. Mitigasi gangguan rencana pembangunan PLTN di Indonesia melalui kebijakan target bauran energi dengan mengoptimalkan pemanfaatan EBT selain nuklir, sembari mengembangkan rencana pembangunan PLTN, penerapan Carbon Tax, pembuatan Life Cycle Assesment (LCA) bahan radioaktif PLTN, sosialisasi melalui kerjasama K/L terkait pemanfaatan nuklir terhadap berbagai bidang dan second track diplomacy. Mitigasi hambatan rencana pembangunan PLTN di Indonesia dapat dilakukan dengan cara para pemangku kebijakan membuat kebijakan pengoptimalan EBT selain nuklir, sembari persiapan pembangunan PLTN, sehingga tidak perlu membatalkan impelementasi kebijakan pembangunan PLTN. Mitigasi tantangan rencana pembangunan PLTN di Indonesia dapat dilakukan dengan modernisasi teknologi dengan Transfer of Technology (ToT) melalui peningkatan diplomasi energi ke negara pemilik nuklir seperti Jepang, Amerika, Rusia. Keputusan resmi pemerintah untuk “Go Nuclear”, salah satunya mempercepat pengesahan RUU EBT dengan pertimbangan matang.