Pengembangan pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia masih belum dioptimalkan dari potensinya yang besar. Masalah perizinan masih menjadi kendala dalam pengusahaan panas bumi terutama di Kawasan Kehutanan karena prosesnya yang rigid dan lama serta penolakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan agar terwujudnya ketahanan energi nasional melalui kebijakan perizinan panas bumi yang memudahkan bagi investor. Penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik naratif serta analisis data Miles Huberman dan Saladana. Dari penelitian ini didapatkan hasil: masih terdapat tumpang tindih kebijakan dalam izin penggunaan sumber daya air terhadap pengusahaan panas bumi, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan sehingga terjadinya kerusakan lingkungan, sistem perizinan yang masih belum memudahkan investor, dan pengaruh UU No. 11 tahun 2020 dalam pengembangan panas bumi di Indonesia masih belum dapat dirasakan karena pengintegrasian perizinan dalam Sistem Online Single Submission Berbasis Resiko (OSS-RBA) yang masih terus dilakukan. Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan perizinan panas bumi di Indonesia yaitu pengintegrasian perizinan usaha panas bumi dalam Sistem OSS-RBA harus segera dilakukan disertai dengan pengawasan yang ketat oleh badan pembinaan dan pengawasan (BINWAS) masing-masing lembaga terkait, dan sosialisasi terhadap masyarakat.