Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Dengan garis pantai mencapai 128 kilometer dan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Benua Australia, Kabupaten Sukabumi menjadi tempat yang ideal bagi penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Hal ini disebabkan juga oleh kurangnya pengawasan di sepanjang garis pantai yang melibatkan instansi terkait dalam upaya penanggulangan penyelundupan tersebut. Dalam penanganan penyelundupan narkoba, diperlukan interagency coordination antara pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang dalam penanganan kejahatan penyelundupan narkoba, diantaranya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi ancaman, pola kejahatan dan upaya penanggulangan penyeludupan narkoba serta interagencycoordination antara BNNK Sukabumi, Polairud Pores Sukabumi dan POS AL Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melibatkan 5 (lima) orang narasumber yang berasal dari BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, dan POS TNI Angkatan Laut Palabuhan Ratu sebagai data pendukung. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa konsep interagency coordination antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi belum diterapkan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya komunikasi yang terjalin baik secara formal maupun non-formal, serta tidak adanya suatu bentuk komitmen atau kesepakatan antara ketiganya. Meskipun begitu ketiganya telah membentuk interagency coordination dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba di kabupaten Sukabumi Oleh karenanya diperlukan pendekatan lebih baik antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL dengan memulai menjalin kembali komunikasi yang terputus sebagai sebuah langkah awal agar interagency coordination diantara mereka dapat terjalin dengan baik.