Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region atau Tokyo MoU merupakan kerjasama untuk mengurangi pelayaran kapal di bawah standar keselamatan dan keamanan pelayaran internasional pada wilayah Asia-Pasifik. Penegakan standar keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tanggung jawab dari setiap flag state administrator. Pemenuhan standar pelayaran berdasarkan Tokyo MoU ditujukan agar Indonesia dapat meraih white list Tokyo MoU serta mendukung terciptanya keamanan maritim dan pertahanan negara di laut. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan flag state administrator Indonesia untuk memperbaiki performa kapal berbendera Indonesia serta melakukan diplomasi untuk meningkatkan sistem pengawasan dan inspeksi kapal berbendera Indonesia. Penelitian ditujukan untuk melihat peningkatan flag state administrator Indonesia menuju white list Tokyo MoU status pelayaran internasional serta mendukung terjaganya keamanan maritim dan pertahanan negara pada wilayah laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatori dengan analisis data melalui Soft System Methodology (SSM) dan pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Nvivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja flag state administrator tidak dapat berjalan secara optimal jika tidak ada kerjasama yang baik antara seluruh K/L terkait, perusahaan pelayaran dan pemilik kapal. Kesimpulan penelitian adalah perlu dilakukan penyederhanaan dan pengembangan sistem administrasi;
perbaikan sistem pemeriksaan kapal pada fire safety measures, ISM Deficiencies dan Pollution Prevention; dan belum optimalnya diplomasi maritim Indonesia terkait white list Tokyo MoU. Seluruh perbaikan sistem pengawasan dan inspeksi ini dapat membantu Indonesia meraih white list Tokyo MoU serta keamanan maritim dan pertahanan negara di laut dapat terjaga.