Tumpahan minyak akibat aktivitas kilang di lepas pantai (offshore oil spill) yang berulang kali terjadi di Indonesia menuntut tanggung jawab dan pengawasan pemerintah. Penanggulangan offshore oil spill skala nasional diselenggarakan oleh Puskodalnas (Pusat Komando dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut). Namun, masih terdapat kekurangan Puskodalnas dalam realisasi tugas dan fungsinya, dilihat dari laporan BPHN atas kasus Montara yang menyatakan koordinasi tidak cepat dan advokasi kurang baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kendala serta strategi mengatasi kendala koordinasi dan advokasi pada regulasi penanggulangan offshore oil spill oleh Puskodalnas. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka. Analisis menunjukkan bahwa kendala koordinasi pada regulasi penanggulangan offshore oil spill oleh Puskodalnas menyangkut keberagaman persepsi konsep tier oil spill, keterbatasan regulasi turunan, dan dinamika aktor yang belum disesuaikan. Sementara itu, kendala advokasi terkait pengaturan mekanisme advokasi, keterbatasan regulasi turunan, dan kebijakan anggaran advokasi. Strategi mengatasi kendala koordinasi pada regulasi penanggulangan offshore oil spill oleh Puskodalnas menyangkut pertimbangan mencantumkan estimasi luas cemaran dalam regulasi diiringi sosialisasi penerapannya, perencanaan teknis koordinasi pada regulasi turunan, dan penyesuaian struktur keanggotaan. Adapun strategi mengatasi kendala advokasi terkait pengesahan regulasi turunan tentang Tim Ganti Rugi dan inventarisasi mutu laut serta ratifikasi peraturan internasional. Oleh sebab itu, Puskodalnas perlu menindaklanjuti review definisi tier dan pembaruan struktur keanggotaan dalam Perpres 109/2006. Selain itu, Puskodalnas perlu mensosialisasikan regulasi turunan penanggulangan offshore oil spill pada pertemuan tahunannya agar persepsi antarinstansi sinkron.