Peningkatan asertivitas Cina di dalam konflik Laut Cina Selatan telah menjadi perbincangan akademisi maupun praktisi pada tahun 2010-an. Cina mulai menggunakan pendekatan yang berbeda di dalam konflik Laut Cina Selatan yang belum pernah dilakukannya sebelumnya, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan. Meskipun Cina semakin asertif di Laut Cina Selatan, di dalam tubuh pemerintahan Indonesia juga terjadi politik antar birokrat dalam merespon konflik Laut Cina Selatan. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh asertivitas Cina dan politik birokrasi di dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Laut Cina Selatan. Untuk menjelaskan itu, peneliti menganalisis dua administrasi: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif explanatory yang dilengkapi dengan Soft System Methodology. Penelitian ini mengaplikasikan beberapa teori: pertahana negara, keamanan maritim, hubungan internasional (Realisme Neoklasik), diplomasi, kebijakan publik, perbandingan kebijakan luar negeri, dan dibantu Software NVivo untuk melakukan pengolahan data. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa asertivitas Cina dan politik birokrasi mememiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pengaruh ini terjadi baik pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun pada masa Presiden Joko Widodo. Untuk itu, dalam mengantisipasi asertivitas Cina, Indonesia perlu melakukan strategi hedging dan engagement dengan Cina secara bilateral maupun multilateral. Indonesia juga perlu untuk melakukan intensifikasi hubungan bilateral dengan Amerika Serikat dan juga ASEAN. Dengan pendekatan yang terukur, internal balancing juga diperlukan agar Indonesia lebih berani dalam melakukan kebijakankebijakan unilateral. Dalam konteks politik birokrasi, Indonesia memiliki dua pilihan; pertama, maksimalisasi peran kementerian koordinator yang bisa berlaku seperti controller dalam manajemen politik birokrasi; kedua, pembentukan National Security Council (NSC).