Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan luas lautan mencapai 5,8 juta KM2. Kondisi seperti ini dapat memberikan peluang juga ancaman dalam bidang keamanan maritim. Keterbatasan armada dari instansi penegak hukum laut juga menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Untuk menanggulangi ancamanancaman keamanan maritim di wilayah laut Indonesia, maka dibutuhkan sea power yang kuat dan mumpuni. Sea power bukan hanya dilaksanakan oleh Angkatan Laut dan
instansi penegak hukum laut saja tetapi juga melibatkan peran masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan. Penggunaan sipil sebagai komponen pendukung militer di laut sudah ada sejak abad pertengahan, mereka dikenal sebagai perompak dan korsario. Saat ini Tiongkok juga melibatkan nelayan beserta kapal penangkapan ikannya untuk ikut menjaga kepentingan Tiongkok di laut yang disebut sebagai Milisi Maritim China. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi bagi Satuan Armada Nelayan dan peran Satuan Armada Nelayan dalam hal pencegahan ancaman keamanan maritim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama Satuan Armada Nelayan dalam mencegah ancaman keamanan maritim dapat dimplementasikan melalui sinergitas dan kolaborasi antara Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) bentukan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP dan Pembinaan Desa Pesisir (BINDESIR) bentukan Dinas Potensi Maritim TNI AL; kedua, Pokmaswas lebih menitik beratkan pada pencegahan ancaman keamanan maritim di bidang sumberdaya kelautan, sementara nelayan yang telah dibina oleh TNI AL (Bindesir) meliputi ancaman di bidang kelautan dan perikanan dan ancaman lain seperti pencurian, perampokan dan penyelundupan barang-barang illegal.