Diterimanya konsepsi negara kepulauan dalam Konvensi PBB tentang
Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 membawa konsekuensi logis
khususnya didalam menyediakan hak lintas bagi kapal-kapal asing dalam
pelayaran internasional. Selat Lombok sebagai salah satu Selat yang
ditetapkan sebagai Alur Laut Kepulauan (ALKI) menjadi pintu masuk bagi
pelayaran internasional dari Samudera Hindia menuju Samudera Pasifik,
rentan terhadap ancaman navigasi maupun pencemaran lingkungan laut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Selat Lombok
saat ini sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II), menganalisis
tingkat keberlanjutan Selat Lombok dalam kaitannya dengan upaya
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta menganalisis strategi prioritas pengelolaan Selat Lombok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method (metode kualitatif-kuantitatif) dengan pendekatan MDS (Multidimensional Scaling) untuk analisis keberlanjutan serta AHP (Analitycal Hierarchy Process) dalam menentukan strategi prioritas pengelolaan Selat Lombok. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2017 Selat Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan survey menggunakan questioner sebagai data primer serta
pengumpulan dokumen, buku serta jurnal sebagai sumber data sekunder.
Hasil penelitian didapatkan 1) Selat Lombok sebagai alur laut kepulauan memiliki tingkat kerentanan terhadap ancaman pencemaran lingkungan laut, namun demikian ancaman tersebut banyak berasal dari kapal-kapal yang melakukan kunjungan ke tempat pariwisata bahari di Selat Lombok. 2) Hasil analisis keberlanjutan Selat Lombok menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan Selat Lombok pada indeks multidimensi termasuk dalam kategori cukup berkelanjutan dengan nilai ordinasi 55,57%, dengan nilai ordinasi dimensi ekologi (54,98%), ekonomi (53,81%), Sosial Budaya (54,33%), Hukum dan Kelembagaan (59,74%). 3)Hasil analisis strategi pengelolaan Selat Lombok menunjukan bahwa prioritas utama pengelolaan Selat Lombok adalah dimensi ekologi. Dalam hal strategi pengelolaan, adanya tata kelola yang baik di laut (good order at sea) menjadi alternatif strategi utama dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya serta hukum dan kelembagaan.