Posisi Indonesia secara tak langsung “mengundang` serbuan irregular
migrant ke wilayahnya, dengan prioritas. Penelitian tentang irregular
migrant yang berfokus pada Asylum Seeker (Pencari Suaka) dan People
Smuggling (Penyelundupan Manusia), ini mengidentifikasi bentuk-bentuk
persoalan yang ditimbulkan irregular migrant dari perspektif keamanan
maritim, dan upaya pemerintah menangani irregular migrant. Penelitian ini menggunakan Teori Keamanan Maritim dari Bueger dalam mengidentifikasi permasalahan dengan menggunakan matriks keamanan maritim yang terdiri dari empat elemen penting yaitu : (1) marine environtment; (2) economic development; (3) human security; dan (4) national security. Metodologi penelitian dalam thesis ini adalah kualitatif, dengan mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara dari berbagai narasumber terkait yang berkompeten, dari instansi-instansi yang bertanggung jawab dalam permasalahan irregular migrant. Peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi pengungsi dan belum ada urgensi untuk itu, PERPRES 125 Tahun 2016 dasar hukum penanganan pengungsi dan bersifat multidimensional, pemerintah perlu lebih memperhatikan keamanan maritimnya dengan meningkatkan penjagaan dan teknologi.