Letak geografis Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berbatasan dengan
negara Filiphina dan samudera pasifik. Kabupaten yang berbatasan
langsung adalah kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan letasnya yang
strategis, wilayah laut perbatasan Sulut sering terjadi ancaman nyata keamanan maritim yaitu ilegal fishing, penyelundupan, keimigrasian. Maka dengan realitas ancaman keamanan maritm tersebut, pemerintah provinsi Sulut membuat kebijakan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021 tentang pembangunan kawasan perbatasan di kabupaten Kepulauan Talaud. dengan demikian menjadi penting untuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakan pemerintah daerah provinsi Sulut dalam mendukung keamanan maritim dan bagaimana dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap keamanan maritim di daerah perbatasan yakni kabupaten Kepulauan Talaud. Pemerintah provinsi Sulut dalam melakukan pembangunan diperbatasan, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan tetapi juga menggunakan pendekatan kesejahteraan masyarakatnya. Peneliian ini menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui tahapan formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan pemerintah daerah yang sedang di berjalan yaitu pembangunan tugu perbatasan, pengadaan stasiun televisi di kepualauan perbatasan, pembangunan bandar udara, pembangunan pemabuhan, menghadirkan bank di pulau perbatasan yang kemudian biharapkan bisa memberikan kontribusi untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara di daerah perbatasan Sulut. Namun pembangun wilayah perbatasan belum maksimal salasatunya dikarenakn anggran yang sangat kurang.