Indonesia memiliki luas laut termasuk ZEE mencapai 5.8 juta km2,
dan berbatasan laut dengan 10 negara tetangga. Kondisi ini memberikan keuntungan serta kerawanan salah satunya adalah tindakan illegal fishingyang dilakukan oleh kapal ikan asing. Penelitian ini dilakukan di wilayah perairan Kalimantan Utara. Untuk mengurangi tindak illegal fishing, instansi-instansi terkait melaksanakan upaya pengawasan, namun dalam upaya pengawasan masih terdapat kendala seperti metode yang kurang efektif hingga kendala Armada dan unsur SDM, citra klorofil-a selama ini digunakan untuk menentukan daerah penangkapan ikan atau daerah yang berpotensi penangkapan. Melihat fakta tersebut, penelitian ini ingin mengangkat bagaimana tiap-tiap instansi menetapkan metode untuk menentukan wilayah pengawasan, keuntungan serta kendala dari metode yang diterapkan dan mengukur bagaimana citra klorofil-a untuk dijadikan sebagai salah satu panduan penetapan wilayah pengawasan illegal fishing. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama masih terdapat kendala untuk menerapkan metode-metode yang digunakan oleh beberapa instansi, namun untuk menutupi kendala tersebut tiap-tiap instansi melakukan sharing data dan informasi serta berkoordinasi, baik lingkup daerah maupun nasional. Data VMS yang selama ini paling banyak digunakan dianggap masih memiliki kekurangan dikarenakan untuk diterapkan di Kalimantan Utara dirasa kurang efektif dikarenakan kapal-kapal yang berada di Kalimantan Utara tidak semuanya memiliki ukuran diatas 30 GT. Temuan kedua berdasarkan data yang telah diolah menjadi peta dilihat adanya keterkaitan antara kandungan klorofil-a dengan daerah penangkapan yang terjadi tindak illegal fishing, sehingga Citra klorofil cocok untuk dijadikan salah satu panduan penetapan wilayah pengawasan illegal fishing.