Maraknya pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia,
menyebabkan kerugian yang besar bukan hanya untuk pendapatan
negara, tapi juga bagi nelayan lokal. Untuk menunjukkan ketegasan
Indonesia dalam memberantas kapal-kapal pelaku Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing (IUU Fishing), Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) tidak tanggung-tanggung menenggelamkan kapal IUU Fishing yang
tertangkap. Implementasi kebijakan penenggelaman kapal yang telah
dilakukan sejak tahun 2014, khususnya KKP dibawah Menteri Susi Pudjiastuti, mendapatkan dukungan sekaligus penolakan baik dari
kalangan dalam negeri maupun luar negeri. Analisa dan studi dalam
penelitian ini diharapkan dapat disusun suatu kerangka berpikir yang
komprehensif”untuk memberikan arahan yang jelas dalam penanganan
kasus IUU Fishing di perairan Indonesia dan mengetahui seberapa
penting potensi sumber daya perikanan Indonesia yang harus dijaga
sebagaimana tujuan”untuk terciptanya keamanan maritim Indonesia serta
bagaimana tanggapan mengenai pihak yang terkena dampak kebijakan
penenggelaman kapal oleh KKP. Tindakan eksekusi menenggelamkan
kapal asing pelaku illegal fishing merupakan strategi jangka pendek.
Dampak kerugian dan bahaya diplomasi yang ditimbulkan oleh kebijakan
penenggelaman kapal, akan menjadi titik ketidaknyamanan bagi Indonesia
sendiri. Oleh karena itu rekomendasi peneliti yang dapat dilakukan
Indonesia untuk memberantas IUU Fishing adalah merumuskan hitungan
yang tepat untuk mengakumulasikan jumlah kerugian Indonesia yang
harus ditanggung oleh pelaku IUU Fishing. Kendala ada pada faktor
sumber daya yaitu biaya maintenance kapal yang menjadi barang bukti
tindak pidana perikanan yang dibebankan pada Kementerian Kelautan
dan Perikanan dinilai tidak efisien. Dikarenakan berdampak baik bagi
sektor perikanan maka saran dari peneliti, ekspor perikanan harus terus ditingkatkan agar selaras dengan dampak positif penenggelaman kapal.