Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki segudang potensi maritim. Provinsi tersebut sangat mencerminkan pembangunan pemerintah saat ini yaitu Poros Maritim Dunia. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi stakeholder sektor maritim di laut, salah satunya adalah nelayan tradisional. Namun, nelayan mengalami kendala dan gangguan keamanan laut di perairan tersebut yaitu perompakan bersenjata. Permasalahan penegakan hukum menjadi kendala pemerintah pusat, tumpang tindih dasar peraturan hukum menjadi permasalahan utama penanganan keamanan maritim Indonesia. Melihat fakta tersebut, penelitian ini ingin melihat penanganan kasus
dilihat dari peran maupun koordinasi instansi penegak hukum yang memiliki wewenang dan tupoksi penegakan hukum di laut yaitu TNI AL, Polri (Ditpolair), dan Bakamla. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan koordinasi instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan perompakan bersenjata di perairan provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan kualititatif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk kejahatan maritim di perairan Lampung adalah kejahatan lokal. Peran Instansi penegak hukum, baik TNI AL dan Polair telah
menjalankan tugas dan fungsi masing-masing melalui operasi patroli rutin dan bersama serta melalui pendidikan dan penyuluhan terhadap masyarakat pesisir sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan perompakan bersenjata sehingga mencapai Peranan Nyata (Anacted Role). Bakamla belum menjalankan tugas dan fungsi di tingkat daerah, berfokus pada wilayah-wilayah perbatasandan masih menghadapi kendala lainnya, sehingga mencapai Peranan Konflik (Role Conclict). Koordinasi telah dijalankan dengan baik oleh TNI AL, Polair, Bakamla masuk ke dalam level Group karena masing-masing instansi masih bergerak secara parsial