Industri baja merupakan industri strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Ditengah perannya yang sangat penting tersebut, Industri Baja mengalami permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan peran pemerintah melalui berbagai kebijakan pengamanan perdagangan di industri baja nasional. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petimbangan Teknis Impor Besi/Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Petimbangan Teknis Impor Besi/Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan untuk mengamankan perdagangan baja di Indonesia. Pemberlakuan suatu regulasi umumnya memiliki banyak dampak yang sulit diramalkan tanpa dilakukan studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak dari kebijakan tersebut terhadap volume impor baja di Indonesia dengan menggunakan Regulatory Impact Analisys (RIA). Hasil penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah memberikan dampak terhadap penurunan volume impor produk baja. Pemerintah juga harus mempercepat proses penerapan langkah-langkah pengamanan dan meningkatkan koordinasi guna menjaga kesesuaian proses dan mencegah terjadinya praktik perdagangan tidak jujur di Industri Baja.