Penelitian ini membahas tentang diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan Indonesia sebagai penanggulangan kejahatan perdagangan manusia, khususnya di industri perikanan. Dalam upayanya memberantas IUU fishing di Indonesia, pemerintah menemukan fakta bahwa ternyata aktivitas tersebut tidak hanya tentang pelanggaran kedaulatan wilayah negara saja, tetapi juga tentang pelanggaran HAM. Jadi, alih-alih hanya menggolongkan IUU fishing sebagai ancaman bagi keamanan maritim, Indonesia juga menggolongkannya sebagai transnational organized crime yang mengancam keamanan individu. Beberapa wawancara dan tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini. Diplomasi pertahanan yang diiringi dengan diplomasi HAM menjadi langkah Indonesia untuk memberantas praktik perdagangan manusia dan segala bentuk perbudakan di industri perikanan. Melalui upaya-upaya diplomasi tersebut, dari tingkat bilateral, regional, hingga multilateral, Indonesia memperoleh jalinan kerja sama keamanan dengan berbagai negara lain dan berbagai organisasi internasional. Dari sisi diplomasi pertahanan, kerja sama keamanan yang dilakukan sesuai dengan alur kebijakan strategis Indonesia. Sedangkan diplomasi HAM yang dilakukan menelaah kedua aspek utama penanganan perdagangan manusia, yakni aspek HAM itu sendiri dan aspek hukumnya. Rumusan peningkatan kemampuan 3A + 1A (the ability to detect ,the ability to respond, the ability to punish, dan the ability to build perception) menjadi sasaran pencapaian upaya-upaya tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan pemerintah sudah cukup efektif, namun masih ditemukan beberapa kekurangan dalam implementasinya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan, baik kepada para stakeholders maupun kalangan akademisi, yang sama-sama memiliki tujuan untuk membersihkan industri perikanan dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan.