Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan kerjasama alih teknologi rudal C-705 dalam rangka mendukung diplomasi pertahanan Indonesia-China serta menganalisis upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kesepakatan ToT rudal C-705 demi terwujudnya kemandirian alutsista. Hal ini dihadapkan pada kenyataan bahwa terdapat gap antara MoU Kemhan RI dan SASTIND dengan kontrak technology transfer. Pada pasal 2 poin b mengenai lingkup kerjasama dinyatakan bahwa peralatan militer tertentu mungkin mencangkup namun tidak terbatas pada perakitan, sampai upgrade dan pelatihan. Namun dalam kontrak jual beli rudal c-705, adanya alih teknologi yang disepakati masih berhenti dalam tahap pemeliharaan. Dengan demikian, diperlukan adanya penelitian mengenai hambatan dan solusi diplomasi seperti apa yang dapat diupayakan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengalisis penelitian ini, digunakan konsep dan teori multistakeholder diplomacy, diplomasi pertahanan dan prisoner’s dilemma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima prinsip mutistakeholder diplomacy yang ada, prinsip kolaborasi, dialog dan inklusi telah dilaksanakan dengan baik. Namun, prinsip konsultasi dan muidimensional support belum dilakukan dengan maksimal sehingga menyebabkan munculnya kendala-kendala yang menghambat tercapainya kesepakatan ToT seperti ketidakpercayaan antara user dan industry pertahanan yang menjadi masalah utama dari tidak mengalirnya anggaran. Kedua, upaya diplomasi pertahanan seperti meningkatkan CBM, capacity building dan defense industry telah dilaksanakan dengan maksimal namun belum dapat mendorong tercapainya kesepakatan ini. Maka dari itu diperlukan diplomasi pertahanan yang melibatkan aktor di sektor ekonomi dan politik guna mendorong tercapainya kesepakatan ToT rudal C-705 ini.