Penelitian ini berupaya untuk menganalisis mengapa diplomasi pertahanan Singapura terhadap Indonesia untuk menyepakati defense cooperation agreement tahun 2007 hingga 2017 belum berhasil dilakukan. Perjanjian kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura ini ditandatangani tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali oleh kedua Menteri Pertahanan yang menandai kesepakatan dalam berbagai kerjasama pertahanan dalam isi DCA tersebut. Perjanjian pertahanan tersebut merupakan lanjutan dari kerjasama pertahanan yang telah berlangsung sejak 1995 dan berakhir tahun 2003 yaitu Military Training Area. Ditambah juga DCA yang merupakan inisiasi dari Singapura tersebut malah dipaketkan dengan perjanjian ekstradisi. Seteah ditandatangani dan dibawa ke Internal Indonesia malah tidak menyetujui perjanjian tersebut dengan tidak meratifikasiperjanjian tersebut oleh DPR RI. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai faktor atau variabel apa yang menjadikan diplomasi pertahanan khususnya Singapura gagal dilakukan. Penelitian ini menggunakan perspektif liberalisme, konsep diplomasi pertahanan, dan diplomasi bilateral. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 7 informan yang meliputi, akademisi, praktisi, dan pakar di bidang terkait. Data yang digunakan juga diperoleh dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diplomasi pertahanan yang dilakukan Singapura untuk menyepakati DCA tidak berhasil dikarenakan terdapat perbedaan pandangan mengenai kepentingan nasional antara Indonesia dan Singapura. Perbedaan pandangan tersebut berada di internal Indonesia antara Pemerintah RI dan DPR RI. Dimana Pemerintah mengedepankan keuntungan sedangkan DPR RI mengedepankan kedaulatan.