Imigran ilegal adalah orang-orang yang memasuki wilayah Indonesia dengan tidak menggunakan dokumen-dokumen resmi keimigrasian. Banyak dari para imigran ini datang ke Indonesia untuk transit, kemudian meneruskan perjalanan mereka ke Australia. Fenomena transit yang dilakukan imigran ini menimbulkan masalah baru bagi Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang dijadikan tenpat transit bagi para imigran dan minim pengawasan tersebut adalah pesisir Kabupaten Gunungkidul, DIY. Beberapa kali terjadi peristiwa kedatangan imigran di beberapa kecamatan di Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Provinsi DIY kemudian melakukan koordinasi yang melibatkan antar lembaga untuk menangani para imigran ilegal tersebut. Pemerintah Kabupaten juga melakukan diplomasi pertahanan untuk mencegah imigran ilegal datang kembali. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan fakta bahwa pertama, koordinasi yang dilakukan antar lembaga sederajat di Kabupaten Gunungkidul kurang terstruktur dengan baik dan kurang dinamis. Hal tersebut karena belum ada payung hukum atau SOP yang baku dalam menangani imigran ilegal. Selain itu, masih terdapat banyak kendala, terutama dalam hal fasilitas untuk menunjang penanganan imigran ilegal. Untuk mengatasi kendala tersebut, aparat keamanan kemudian memberdayakan nelayan dalam proses koordinasi. Temuan yang kedua, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan diplomasi pertahanan untuk mencegah imigran ilegal datang lagi ke kawasan pesisir, dengan melibatkan Kantor Imigrasi sebagai stakeholder utama, didukung oleh aparat keamanan laut yaitu polisi dan TNI AL. Kendala lainnya, dalam hal fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh setiap instansi keamanan laut. Untuk mengatasinya, diperlukan bantuan dari Armada Timur maupun Armada Barat untuk melakukan patroli pengawasan di pesisir selatan Pulau Jawa.