Tesis ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM. Hal ini dihadapkan pada kenyataan adanya perbedaan persepsi negara-negara di dunia dalam memandang pemajuan dan perlindungan HAM. Pada dasarnya, Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dari setiap warga negaranya tanpa terkecuali, tetapi Indonesia tidak dapat melegalkan perkawinan sejenis dalam kalangan LGBT. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya untuk menghadapi tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis atas dasar hukum dan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian Ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk menganalisis penelitian ini, digunakan teori strategi, teori diplomasi, konsep diplomasi pertahanan, konsep kepentingan nasional, teori dan konsep HAM, konsep kewarganegaraan liberalisme dan komunitarianisme serta konsep bela negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan penguatan warga negara sebagai komponen pertahanan negara melalui program bela negara. Selanjutnya, program bela negara menjadi strategi yang digunakan Indonesia untuk mendukung upaya diplomasi pertahanan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis. Diplomasi pertahanan melalui AICHR bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan negara-negara bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata negara khususnya dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan demikian kepentingan nasional Indonesia dapat dicapai dalam menjalin hubungan internasional.