Mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Oleh karena itu kondisi produktivitas dan harga beras selalu menjadi perhatian pemerintah karena akan berdampak pada negara dan banyak orang. Salah satu kebijakan perberasan di Indonesia tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah yang digunakan bulog sebagai acuan untuk menjaga kestabilan harga beras. Akan tetapi, masih banyak petani yang menjual hasil panen kepada tengkulak, bukan kepada bulog. Para petani menjual hasil panen kepada tengkulak karena harga yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari harga pasar. Tesis ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan kebijakan HPP serta peran Bulog Butuh Kabupaten Purworejo dalam menjaga kestabilan harga beras di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan HPP dan peran Bulog Butuh Kabupaten Purworejo dalam menjaga kestabilan harga beras di daerah. Hasilnya, pelaksanaan kebijakan HPP di Kabupaten Purworejo masih mengalami hambatan pada tahap penyerapan gabah/beras dari petani, hal ini terjadi karena perbedaan harga antara HPP dan harga pasar serta kriteria gabah/beras yang diminta oleh Bulog yang dinilai sulit dipenuhi. Bulog Butuh Kabupaten Purworejo juga melaksanakan berbagai kebijakan selain menjaga harga melalui kebijakan HPP, yaitu mengelola cadangan beras pemerintah dan operasi pasar khusus melalui program raskin. Selain itu, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo turut serta membantu menjaga kestabilan harga pangan melalui program, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).