Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi perikanan tangkap yang luar biasa. Potensi perikanan diperkirakan 6,7 juta ton/tahun, sementara tingkat pemanfaatan baru mencapai 59 persen dari potensi lestari yang dimiliki. Ironisnya, 61,36 persen dari 26,58 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia hidup di kawasan pesisir dan pedesaan. Kemiskinan yang terjadi pada nelayan dikarenakan sebagian besar nelayan masih menggunakan alat penangkapan tradisional, struktur armada penangkapan yang masih didominasi usaha kecil (38 persen kapal motor tempel) dengan area tangkap di bawah 4 mil, penanganan pasca panen yang rendah, sulitnya pengadaan logistik, kondisi overfishing, dinamika kelembagaan sistem produksi yang masih tergantung pada aktor non- formal, serta ketidakmampuan lembaga formal untuk memfasilitasi nelayan. Untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan menyikapi wilayah pesisir yang overfishing, maka dibutuhkan armada kapal yang mampu mendorong produksi di area lepas pantai. Sehingga kondisi wilayah pesisir perlahan kembali sehat. Selama kurun waktu 2014-2017, sebanyak 363 kapal illegal fishing yang ditenggelamkan dengan tonase terbesar mencapai 4.306 GT. Melihat armada perikanan kita yang didominasi oleh kapal motor tempel, maka kapal-kapal illegal fishing diharapkan mampu menjadi bagian dari armada kapal nasional untuk mendorong produksi perikanan tangkap. Tujuan dari penelitian ini menganalisis potensi pemanfaatan kapal illegal fishing yang telah dirampas negara untuk digunakan terbangunnya kelembagaan ekonomi nelayan guna meningkatkan ekonomi nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis teori kelembagaan ekonomi dan ketahanan ekonomi untuk melihat model kelembagaan nelayan yang ada saat ini. Hasil analisis dari penelitian ini menemukan bahwa kelembagaan ekonomi yang ada pada nelayan mengalami ketergantungan terhadap lembaga keuangan non-formal pada pengadaan modal produksi. Pemanfaatan kapal illegal fishing pada kondisi saat ini tidak akan optimal jika diberikan kepada nelayan secara langsung. Pemanfaatan kapal-kapal bisa dihibahkan kepada BUMN ataupun BUM Desa untuk mendorong produksi perikanan akan menciptakan penyerapan tenaga kerja. Sehingga kelembagaan ekonomi nelayan akan tercipta mengikuti peningkatan produksi.