Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini tidak hanya menciptakan peluang bagi Indonesia, namun juga ancaman bagi keamanan maritim di Indonesia. Salah satu ancaman keamanan maritim adalah pencemaran laut yang berasal dari tumpahan minyak. Pada tahun 2009, Indonesia telah mengalami bencana tumpahan minyak yang berasal dari anjungan minyak lepas pantai Montara yang dimiliki oleh perusahaan minyak dan gas asal Thailand, yaitu PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP). Tumpahan minyak menyebar hingga ke pesisir di sekitar perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur. Bencana ini mengakibatkan dampak buruk bagi ekologis, sosial, dan ekonomi. Sayangnya, hingga sekarang kasus tersebut
belum terselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dan Pihak PTTEP. Hal ini dikarenakan kedua pihak belum menemukan kesepakatan dari penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tumpahan minyak Montara ditinjau dari perspektif keamanan maritim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, terdapat dua upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pertama, diplomasi pemerintah Indonesia dengan IMO yang menghasilkan sebuah kesepakatan berupa panduan bagi pembuatan perjanjian bilateral atau regional tentang mekanisme pertanggungjawaban pencemaran lintas batas negara akibat anjungan minyak lepas pantai dan diplomasi antara Indonesia dan pihak PTTEP-Thailand yang tidak menghasilkan kesepakatan. Kedua, upaya penegakan hukum lingkungan yang dilakukan melalui proses pengadilan secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang masih dalam proses hingga sekarang. Pemerintah Indonesia berharap upaya ini dapat menjadi solusi bagi penyelesaian kasus tumpahan minyak
Montara.