Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menilai risiko-risiko politik di Iran serta merumuskan strategi mitigasi risiko-risiko politik tersebut. Sejak kondisi cadangan dan produksi migas dalam negeri menurun, Pertamina didorong melakukan pengusahaan sektor hulu migas di luar negeri. Pada Agustus 2016, salah satu negara yang baru menandatangani kesepakatan bisnis sektor hulu migas dengan Pertamina ialah Iran. Permasalahannya, dalam beberapa dekade Iran dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat risiko politik yang tinggi, walaupun Iran juga dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang melimpah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan sifat menerangkan atau menjelaskan. Metode analisis digunakan termasuk AHP, indeks risiko politik, kurva-J, skenario risiko politik dan praktik terbaik mitigasi risiko politik. Data digunakan baik primer dan sekunder. Data primer kualitatif berasal dari wawancara pakar. Sedangkan data primer kuantitatif berasal dari FGD. Adapun data sekunder berasal dokumentasi berbagai literatur dari laporan institusi internasional, buku, jurnal, berita dll.

Hasil pemetaan risiko politik menunjukkan Iran berada dalam kondisi stabil dan tertutup. Sementaran hasil penilaian risiko politik menunjukkan sanksi ekonomi/embargo oleh Amerika Serikat dan pengambilalihan aset merupakan risiko politik paling besar di Iran. Kedua risiko tersebut dapat dimitigasi melalui strategi jaringan ketergantungan yang lebih baik dan upaya diplomasi oleh pemerintah Indonesia. Usaha patungan antara Pertamina dengan perusahaan-perusahaan Iran serta penggunaan asuransi risiko politik juga dapat menjadi alternatif lain.