Polemik antara pemerintah dan masyarakat sejak proses hingga pasca pembangunan Fly Over Jombor menjadi salah satu konflik yang berskala nasional. Selain persoalan harga appraisal, kawasan Jombor yang strategis secara ekonomi menjadi salah satu penyebab konflik ini berlangsung lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik yang terjadi pasca pembangunan, peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian dari aspek kebutuhan dasar manusia dan kendala yang dihadapi dalam membangun perdamaian tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data selanjutnya akan melalui tahap trianggulasi sebelum direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pasca pembangunan Fly Over Jombor dikategorikan sebagai konflik vertikal. Sumber konflik disebabkan karena nilai harga appraisal dan kegagalan pemerintah daerah dalam pengawasan pembangunan. Dampaknya tidak hanya menyimpan kekecewaan, melainkan melemahkan ekonomi masyarakat karena konstruksi bangunan yang tidak sesuai harapan mereka. Peranan pemerintah daerah dalam membangun perdamaian baru menyentuh kebutuhan dasar fisiologis manusia, yakni melalui program penjaminan kualitas udara dan air bagi masyarakat yang terdampak. Sedangkan keempat kebutuhan dasar lain menurut Maslow dipandang belum optimal. Kendalanya terletak pada kontradiksi kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Jalan Nasional (PJN), maka ini memerlukan penguatan koordinasi antara keduanya dalam menjawab harapan dan menjaga perspektif positif masyarakat sebagai komponen non militer yang diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara.