Papua adalah bagian yang sah dari kedaulatan Indonesia secara hukum nasional maupun internasional. Namun masih ada narasi-narasi tentang kemerdekaan Papua yang terpisah dari NKRI, dan berujung pada gerakan terorisme. Harus ada tindakan dari negara untuk menanggulangi terorisme di Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan kelompok teroris di Papua, dan menganalisis kebijakan peran Tentara Nasional Indonesia dalam menangani kelompok teroris di Papua secara proporsional dan profesional sesuai dengan payung hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai 5 narasumber yang berkompeten dalam bidang topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah dasar hukum pelibatan TNI dalam penanganan kelompok teroris di Papua terdiri dari landasan idiil, landasan konstitusi dan landasan hukum, namun masih ada kekosongan hukum. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pelibatan TNI dalam penanganan terorisme adalah pembentukan Dewan Keamanan Nasional serta program legislasi nasional dan aturanaturan pelibatan yang mengatur materi dalam peraturan perundangundangan pelibatan TNI dalam tugas OMSP.