Ibukota Negara baru Republik Indonesia akan segera berpindah dari DKI Jakarta menuju ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini tentunya akan berdampak pada terciptanya gesekan akibat adanya pembangunan serta antara pendatang dan masyarakat lokal yang telah lama tinggal. Terdapat potensi-potensi konflik yang dapat berasal dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan ini tentunya akan berpengaruh pada ketahanan nasional Indonesia dalam mempersiapkan masa depan IKN baru. Tujuan dari penelitian ini atas dasar pembangunan IKN yang tentunya membutuhkan kajian yang lebih utuh mengenai potensi konflik sosial-ekonomi agar pemetaan dapat lebih jelas dan lebih mudah untuk menyiapkan resolusi konflik dengan konsep pembangunan inklusif sebelum dan ketika konflik itu sudah terjadi untuk itu digunakan teori pembangunan inklusif serta konflik, dan resolusi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah responden sebanyak 5 responden yang terdiri dari pejabat nasional dan daerah serta tokoh masyarakat setempat yang berfokus pada pembangunan inklusif sebagai resolusi konflik untuk ketahanan dibidang sosial-ekonomi di wilayah IKN baru. Hasil dari penelitian ini berupa potensi konflik sosial-ekonomi yang dikemas dalam sumber-sumber konflik berupa konflik struktural, konflik kepentingan, konflik nilai, konflik sosial psikologis, dan juga konflik data berupa lingkungan, adat istiadat, dan penghidupan masyarakat di IKN. Berdasarkan penelitian ini konsep pembangunan inklusif dapat diterapkan oleh pemerintah pusat dengan memerhatikan tiga komponen yaitu struktur sosial, kultur, dan juga proses sosial. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai tindakan resolusi konflik salah satunya dengan pendekatan pembangunan inklusif yang tentunya membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunannya.