Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri membubarkan Front Pembela Isalm setelah dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial. FPI didirikan untuk mengamalkan amal ma’ruf, nahi munkar, atau mengamalkan kebaikan dan melawan kebathilan, namun dalam pelaksanaanya sering kali diikuti dengan tindak kekerasan, dan melampaui petugas yang lebih berwenang. FPI sendiri diduga rawan untuk ditunggangi anggota radikal ISIS, sehingga membuat masyarakat menjadi resah. Sayangnya setelah dibubarkan FPI masih saja aktif, dan bahkan mendirikan FPI yang baru dengan anggota dan badan yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam membubarkan FPI, dan menganalisis strategi pemerintah dalam menangani konflik sosial akibat dari ormas radikal di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dan teknik pengambilan data dengan cara wawancara, diskusi, studi literasi, dan dokumentasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, dan Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini menjukan keputusan pemerintah untuk melibatkan 3 Menteri dalam pembuatan SKB 3 Menteri sudah sesuai secara komunikasi, dan sumber daya yang terlibat, namun dalam implementasinya masih banyak bertabrakan dengan UU No. 28E UUD 1945 ayat 3, dan Permendagri No. 57 tahun 2017. Sehingga secara sikap dan struktur birokrasi masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu untuk mencegah konflik antar Ormas di Kota Bandung, Kesbangpol Kota Bandung membuat kegiatan Apel Ormas sebagai strategi untuk mencegah terjadinya konflik sosial antar Ormas di Kota Bandung. Meskipun belum ada undang-undang dan hukum yang dapat membubarkan Ormas, melalui kegitan Apel Ormas pemerintah dapat dengan aktif melakukan pengawasan serta pencegahan konflik.