Sesuai dengan Kebijakan Pertahanan Negara, maka penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan sesuai dengan Tatanan Pertahanan Pulau-Pulau Besar (P3B) yang menuntut adanya kemandirian dalam penyelenggaraan pertahanan negara pada setiap Pulau Besar di Indonesia. Pulau Sulawesi sebagai salah satu pulau besar dan merupakan wilayah yang berada di posisi strategis menghadapi beragam jenis ancaman yang mengemuka, sehingga menuntut adanya kesiapan untuk menyelenggarakan pertahanan negara sesuai dengan tatanan P3B. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa postur pertahanan matra darat di Pulau Sulawesi masih belum memiliki kesiapan, yang antara lain terlihat pada kondisi alutsista yang belum dimodernisasi maupun sistem logistik yang belum terintegrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditulis dengan tiga tujuan, yaitu: 1) Menganalisis keadaan postur pertahanan Matra Darat di Pulau Sulawesi saat ini; 2) Menganalisis pengembangan postur pertahanan Matra Darat yang ideal dalam tatanan Pertahanan Pulau-Pulau Besar untuk mendukung operasi militer di Pulau Sulawesi; dan 3) Menganalisis pengembangan Strategi Pertahanan Negara di Pulau Sulawesi dalam tatanan Pertahanan Pulau-Pulau Besar menghadapi ancaman yang mengemuka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa postur pertahanan matra darat saat ini masih belum berada pada kondisi ideal. Perlu dilakukan pengembangan postur pertahanan matra darat di Pulau Sulawesi, yaitu dengan modernisasi alutsista, peningkatkan kesejahteraan prajurit, pengembangan gelar kekuatan, dan membangun komponen cadangan. Selain itu, perlu juga dilakukan pengembangan kerjasama antar matra dengan menerapkan latihan gabungan antar matra dengan sasaran untuk memperoleh interoperabilitas antar matra. Strategi pertahanan negara dapat dikembangkan dengan mengacu pada ancaman yang mengemuka di Pulau Sulawesi dan pada Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.