Status Tanjung Datu sebagai outstanding boundary problems sempat mengalami ambigu dikarenakan perbedaan penafsiran MOU 1976 dan 1978 oleh pihak internal pemerintah Indonesia. Permasalahan internal ini muncul pertama kali pada paparan Laporan Pembahasan Kelompok Kerja tentang Masalah Penegasan Perbatasan Negara Indonesia-Malaysia pada tanggal 14 Mei 1983 mengenai ketidaksesuaian dalam penegasan batas hingga puncaknya pada terjadi perundingan untuk memasukkan segmen Tanjung
Datu sebagai OBP pada tahun 2001. Usaha melobi pihak Malaysia untuk memasukkan Tanjung Datu sebagai OBP dilakukan secara intensif oleh para delegasi sampai akhirnya Indonesia menerima keputusan pihak Malaysia untuk tidak lagi mempermasalahkan Tanjung Datu. Adanya keterlibatan militer Indonesia yang berperan serta dalam proses perundingan untuk memasukkan segmen Tanjung Datu dalam OBP Indonesia-Malaysia menjadi poin utama dalam penelitian ini, yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian : Bagaimana penyelenggaraan diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia? Bagaimana diplomasi pertahanan memandang agenda upaya pemasukan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan enam informan yang meliputi praktisi dan pakar di bidang terkait. Data juga diperoleh dari berbagai literatur. Analisa data dalam penelitian menggunakan tiga konsep yakni diplomasi pertahanan, teori pembentukan perbatasan darat dan kedaulatan teritori. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa subjek diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia yaitu Pankorwilnas, Direktorat Topografi AD, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan JUPEM. Sedangkan objek diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia adalah berupa tujuan Indonesia yakni sebagai implementasi kepentingan nasional dalam meraih kedaulatan teritorialnya serta hal itu termasuk dalam lingkup pertahanan.