Pergeseran dari pemerintahan desa dan dikembalikan lagi menjadpemerintahan nagari di Sumatera Barat, memberikan efek terhadap fungsiKAN terkhususnya diNagari Lawang Mandahiling sendiri, dimana fungsKAN tidak berjalan dengan maksimal dalam menyelesaikan berbagai konflik adat terutama permasalah sengketa sako dan pusako dilawangmandahiling, ditambah faktor dari perubahan siklus masyarakat yang nagari yang cenderung kurang mempercayai KAN untuk memediasi setiak sengketa adat yang terjadi. Sengketa tanah ulayat menjadi permaslahanyang cukup dominan terjadi di Nagari Lawang Mandahiling seiring berjalannya waktu yang menjadikan tantangan tersendiri bagi KAN sebagai Mediator konflik di dalam Nagari. Teori yang digunakan olehpeneliti sebagai pisau analisisnya adalah teori kelembagaan yang menjeleaskan tentang pilar pilar yang harus diisi oleh setiap organisasieori mediasi, konsep Revitalisi dan lembaga adat (Pranata Adat) sertakonsep KAN menurut Adat Minangkabau yang dilihat dari sisi hukum adatPeneliti menggunakan teknik kualitatif yakni data dikumpulkan melaluwawancara dengan para informan yang berasal dari berbagai instanserkait. Selain itu, data yang digunakan juga berasal observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama,permasalahanSDM di KAN Lawang Mandahiling yang masih rendah. Kedua, Belum optimal fungsi KAN sehingga dibentuk Majelis Peradilan Adat (MPA).Ketiga, MPA sangat membantu KAN dalam menangani kasus sengketaadat yang lebih rumit untuk dicarikan jalan keluarnya, empat, MPA bisadijadikan percontohan bagi nagari lain di Minangkabau untuk menyelesaikan sengketa adat.