Konflik teritorial Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara telah berlangsung selama beberapa dekade dan saat ini belum menemukan penyelesaiannya. Dinamika konflik di Laut China Selatantentunya dapat menimbulkan pengaruh yang kuat dalam prosesmanajemen maupun penyelesaian konflik itu sendiri. Konflik Laut China Selatan merupakan salah satu tantangan bagi stabilitas keamanan di kawasan termasuk bagi Indonesia sebagai non-claimant state. Walaupun Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik Laut China Selatan namun tetap berusaha mengambil peran dalam mengelola konflik tersebut. Hal tersebut didasarkan pada tanggung jawab Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dimana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan juga didukung oleh data sekunder meliputi:buku; jurnal; dan dokumen yang terkait dengan konflik Laut Cina Selatan.Selain itu, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori peran,manajemen konflik dan diplomasi preventif untuk melihat dinamika konflikserta peran Pemerintah Indonesia dalam mengelola konflik Laut China Selatan. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih terus berperandalam mengelola konflik Laut China Selatan termasuk mendorong ASEAN dan Tiongkok untuk membentuk Code of Conduct (CoC). Kesimpulan daripenelitian ini didapatkan fakta bahwa konflik Laut China Selatan sudah berada pada tahap polarisasi, sementara hubungan antara Tiongkok Vietnam dan Tiongkok-Filipina berada pada tahap segregasi sehingga pembentukan CoC menjadi sangat penting. Saran teoritis yang diberikanpeneliti adalah perlu adanya pengembangan penelitian tentang Peran Pemerintah Indonesia dalam mengelola konflik Laut China Selatan dengan menggunakan teori peran. Sedangkan untuk saran praktis ditujukkan kepada instansi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, LIPI, Lemhanas dan Kemenko Bidang Maritim untuk melakukan lebih meningkatkan perannya melalui track one diplomacy.