Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Dalamnya dijelaskan fungsi IKN adalah sebagai Center of Gravity (CoG) merupakan simbol kedaulatan dan pemerintahan negara, karenanya IKN menjadi Obyek Vital Nasional (Obvitnas) yang harus dijaga eksistensinya dari berbagai ancaman. Permasalahan celah dalam kebijakan strategi pertahanan laut IKN, belum terwadahi strategi pertahanan perairan pedalaman. Dengan tujuan Menganalisa, mendiskrkripsikan dinamika ancaman non-militer dari ALKI II dan strategi pertahanan perairan pedalaman menghadapi ancaman non-militer untuk mengamankan IKN. Metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analisis.Hasil penelitian yang didapatkan adalah adanya signifikansi ancaman non-militer pada wilayah pertahanan perairan pedalaman dari ALKI II, yang kemungkinan akan membahayakan keberlangsungan, stabilitas pemerintahan di IKN. Atas dasar tersebut, maka urgensi untuk menyusun strategi pertahanan IKN yang dapat menangkal ancaman non-militer perlu mendapat perhatian khusus. Kesimpulan, untuk dapat menangani ancaman non-militer yang aktual dan potensial pada ALKI II harus berdasarkan maritime security. Dengan penerapan Model strategi: Means kondisi geografi Kalimantan timur, Kebijakan pertahanan, interoperabilitas lembaga negara yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan laut. Ways Memaksimalkan SPLN, untuk mencapai penguasaan sea control yang absolut. Ends Menghadapi ancaman non-militer untuk mengamankan IKN.