Selat Sunda merupakan salah satu selat sempit yang aktif digunakan baik untuk pelayaran internasional maupun untuk pelayaran nasional yang menyebabkan adanya traffic density dan munculnya ancaman-ancaman non militer yang datang melalui laut. Adapun ancaman non militer tersebut dapat berupa kecelakaan kapal, penyelundupan narkotika atau obat-obatan terlarang,pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing,illegal fishing, pengedaran uang palsu, serta bencana alam. Dalam menghadapi segala ancaman tersebut, maka diperlukan suatu sinergi antar entitas Kementerian/Lembaga yang dilakukan secara optimal untuk dapat menekan tingkat ancaman non militer yang terjadi di Selat Sunda. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yakni untuk menganalisis implementasi dari strategi persamaan pada entitas Kementerian/Lembaga dan optimalisasi dari koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk dapat menekan tingkat ancaman non militer di Selat Sunda.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Data penelitian diambil melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi, serta data sekunder melalui literatur, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang dalam implementasi strategi persamaan pada entitas Kementerian/Lembaga yakni koordinasi atau sinergi, intelligence data collection, dan pola operasi. Selain itu ditemukan pula dua faktor yang mempengaruhi optimalisasi dari koordinasi antar Kementerian/Lembaga, yakni kebijakan dan kendala. Oleh karena itu, sinergi atau koordinasi antar Kementerian/Lembaga diperlukan guna mengumpulkan data-data intelijen yang menjadi landasan untuk dapat melaksanakan operasi baik secara mandiri maupun saat melakukan operasi bersama. Selain itu, dalam mengoptimalkan sinergi antar Kementerian/Lembaga membutuhkan sebuah kebijakan yang bersifat kuat agar dapat memayungi seluruh Kementerian/Lembaga terkait.